NEGOSIASI TANPA HENTI – Laporan Semiloka Nasional Hutan Jawa

NEGOSIASI TANPA HENTI
SEMILOKA HUTAN INDONESIA – GRAND SAHID JAYA
JAKARTA TANGGAL 1- 3 SEPTEMBER 2016

A. LATAR BELAKANG
Desa Gerduren Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas adalah salah satu desa hutan di pulao Jawa yang memiliki luas hutan pangkuan seluas 101,50 ha, merupakan hutan Negara yang menurut Perhutani status hutan adalah hutan produksi, sementara masyarakat Desa Gerduren tidak mengerti dan tidak perduli apa status hutan itu, yang dipahami bahwa hutan adalah sebuah sumber kehidupan, kondisi hutan tersebut semenjak tahun 1978 sampai dengan sekarang kondisinya bukan semakin baik akan tetapi justru sebaliknya, sehingga tak lagi mampu berperan sebagai penyangga kehidupan masyarakat sekitarnya bahkan semakin hari semakin menjadi ancaman, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk terus melakukan negosiasi kepada para pemangku kebijakan agar hutan di Gerduren dapat di kelola oleh desa.
Tiga program Prioritas Presiden dalam RKP 2017 (Perpres 45/2016) yaitu Program Prioritas Kemandirian Pangan, Reforma Agraria, dan Pengembangan kawasan Perdesaan menadi pijakan kuat untuk mewujudkanya. Pembagian peran antara Kementrian, Pemda, Desa, Masyarakat Adat dan Masyarakat Dalam dan Sekitar Hutan, LSM, Akademisi, serta swasta (termasuk BUMN, BUM Desa) perlu disinergikan dan bertransformasi untuk mensukseskan pembangunan masyarakat dari pinggir hutan Indonesia.

B TUJUAN KEGIATAN
Tujuan kegiatan Semiloka Hutan Indonesia di Jakarta tersebut adalah sebuah upaya tak henti untuk terus menegosiasi agar hutan pangkuan Desa Gerduren dapat menjadi Hutan Desa yang hak kelolanya berada di Desa tidak lagi oleh Perhutani. Selain itu juga ingin memberikan semangat serta dukungan kepada seluruh masyarakat desa hutan di Indonesia agar dapat memanfaatkan sumberdaya hutan ini sebagai modal kehidupan dan tidak hanya menjadi obyek pembangunan kehutanan akan tetapi harus mampu menempatkan dirinya sebagai subyek pembangunan kehutanan melalui:
 Pengenalan Tata kelola hutan Indonesiia yang baru yang mempertimbangkan, keadilan lingkungan, kesejahteraan rakyat dan kedaulatan pangan
 Penyusunan peta jalan (road map) tata kelola hutan Indonesia yang dapat merupakan bentuk nyata dari wujud pembangunan dari pinggir.

C. OUT PUT
1. Diskusi aktif dan partisipatif;
2. Dokumen rekomendasi kebijakan Tata Kelola Hutan Indonesia;
3. Dokumen program dan peta jalan (road map) Tata Kelola Hutan Indonesia;

1. METODA
Rangkaian dalam pelaksanaan semiloka ini sangat memungkinkan semua peserta mampu menyampaikan pendapat dan usulanya sehingga menjadi sebuah harapan untuk dapat ditindaklanjuti karena keluaran dari semiloka ini antara lain adalah:
 Terjadinya diskusi yang aktif dan partisipatif para pihak sebagai representasi Kamar Pemerintah, Bisnis, Masyarakat perdesaan, Akademisi/Peneliti dan LSM/Pemerhati;
 Terumuskanya Tata Kelola Hutan di Indonesia yang baru (sebagai dokumen rekomendasi kebijakan);
 Terbentuknya program kerja peta jalan (road map) sebagai arah tindak lanjut yang disepakati para pihak (sebagai kerangka rosd map);
 Dilakukan melalui pleno dan diskusi kelompok kamar masing-masing;

2. PARTISIPASI:
Kegiatan ini di ikuti oleh Kepala Dinas Kehutanan se Indonesia, Kepala Bapeda Aceh, Unsur SKPD 1 dan Universitas, Kepala BLHD Prop Riau,Ketua Pokja Perhutanan Sosial Sumatra Barat, Kepala PSLH Universitas Andalas Padang, Staf Ahli Gubernur Jambi, Sumatra Selatan< Kepala Bapeda Provinsi Kalbar, Kepala BLHD Prov Kalteng dan berbagai LSM/Pemerhati Kehutanan di Indonesia. Khusus Pembahasan Hutan Jawa terdiri dari Kamar masyarakat yang diwakili dari masing-masing organisasi rakyat, Kamar LSM, Kamar Pemerintah yang diwakili oleh Ditjen Planologi KLH, Diten PSKL. KLH,Staf Ahli Mentri, Kamar Pemerintah DKN, Wakil Staf Kepresidenan, Dinas Kehutanan Jatim, Jateng, Jabar, Yogyakarta dan Banten, Kamar Bisnis yang diwakili oleh Perhutani Unit 1,2dan 3, Kamar Bisnis DKN, APHI,ISWA dan HIMKI.Juga di ikuti oleh Kamar Akademisi yang diwakili oleh para ahli dibidang keilmuanya. E. HASIL KEGIATAN 1. KEBIJAKAN: a. Revisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan b. Terkait 3 fungsi pokok hutan c. Adanya ruang kelola yang sama antara BUMN, Masyarakat, Koperasi d. Bicara rejim ijin tidak konsisten dengan rejim hak e. Beberapa pasal sudah dibatalkan dalam proses judicial review sehingga revisi adalah keniscayaan f. Revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi g. Karena tidak memberikan akses kepada masyarakat, dan menggunakan pendekatan ekofasisme h. Perlunya kejelasan soal energi panas bumi di kawasan konservasi i. Perlunya mempertegas hukum terkait illegal mining j. Revisi PP.72 k. Harus dilampiri dengan peta wilayah kerja (usulan 1:10.000) l. Harus memuat luasan definitif m. Seharusnya ada PP sendiri terkait pengelolaan hutan BUMN sebagai mandat PP No.6 Tahun 2007 Jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 4 n. Percepatan penyelesaian revisi PP Nomor 44 tentang Perencanaan Kehutanan o. Mengenai pemahaman kawasan hutan p. Pengelolaan hutan di Jawa yang tidak sinkron dengan pengelolaan hutan di Jawa q. Pasal transisi tentang keterlanjuran tukar menukar, pinjam-pakai dan pengukuhan yang dilakukan sepihak Kebijakan terkait Kemitraan, Resolusi Konflik dan Pangan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat : • Revisi P.12/2015 : psl 14 ayat 2A : seharusnya berupa tanaman pokok kehutanan dan tanaman lainnya (bukan tanaman berkayu) • Surat Menteri BUMN S.492/MBU/2012 tanggal 13 September 2012 : jangka waktu kerjasama oleh manajemen hanya 2 tahun. • Surat S.749/MenLHK-RKTL/KUH/PLA.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk pangan harus ijin KLHK, harus nya hanya untuk jenis tertentu (tebu). • Percepatan Perpres/Perber 3 Menteri terkait Penyelesaian Status tanah rakyat di kawasan hutan • Pemberian insentif bagi perkembangan Hutan Hak • Kemudahan pemberian akses kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan • Kebijakan terkait Kemitraan dalam hal penggunaan APBD / Dana Desa di dalam kawasan hutan • Kebijakan yang mendukung program ketahanan pangan, yang dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat (bukan usaha skala besar) Perlu kajikan mengenai peluang pengalihan pengelolaan hutan lindung dari Perhutani ke Pemerintah Provinsi 2. TATA KUASA Membuka opsi keragaman tata kuasa di kawasan konservasi, hutan lindung dan produksi di Hutan Jawa, antara lain pengelolaan Kaw Konservasi oleh Pemerintah, Kerjasama kemitraan konservasi, pengelolaan kaw konservasi berbasis masyarakat ; hutan lindung dikelola oleh BUMN, Kemitraan dengan masyarakat, hutan desa, HKM, HTR, Hutan Adat ; Skema Reforma Agraria untuk wilayah yang tidak memiliki fungsi hutan Prasyarat pengalihan tata kuasa : 1) Siapapun (subyek) punya kewenangan dalam mengelola hutan selama mampu menjalankan fungsi hutan dan terpenuhinya layanan publik (kepentingan bersama). 2) Terkait dengan kewenangan subyek pengelola hutan, maka harus mempunyai kriteria dan indikator yang jelas 3) Evaluasi tentang pemberian hak kelola, perpanjangan dan pencabutan hak kelola. 4) Membangun skema transisi dengan timeline (tahapan) 3. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN • Keterbukaan informasi terkait kawasan hutan baik di fungsi produksi, lindung, dan konservasi (KSA, KPA) • Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan 4. KELEMBAGAAN • Pengelolaan mengikuti pola tata kuasa • Fungsi pengelolaan hutan oleh subyek pengelola hutan bisa diintegrasikan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH/Forest Managemen Unit) à klarifikasi ke Kamar Akademisi • Memfungsikan Desa sebagai pengelola hutan (Wengkon) à masih menjadi perdebatan sehingga perlu didalami dan diujicobakan 5. PENYELESAIAN KONFLIK • Membangun tipologi konflik dan mekanisme serta kewenangan penyelesaiannya • Diselesaikan oleh Kementerian LHK secara terstruktur dan komprehensif (tidak reaksioner), sederhana, cepat melalui kelembagaan yang objektif dan akuntabel • Identifikasi lokasi (dimana) lahan (termasuk siapa pengelolanya) yang berkonflik • TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) menjadi salah sala satu opsi • Menyiapkan mekanisme yang jelas dan menyeluruh sebagai pra-kondisi untuk pelepasan kawasan – Tidak menjadi objek spekulasi tanah – Tidak menjasi objek spekulasi perusahaan – Sertifikatnya Komunal (tidak individu) • Segera direalisasikan jangan hanya wacana karena menibulkan konflik baru dan ketidakpastian F. REKOMENDASI : Dengan hasil semiloka sebagaimana tersebut diatas maka Pemerintahan Desa Gerduren merencanakan untuk meminta agar hutan Negara yang berada di pangkuan desa Gerduren seluas 101,50 ha dapat dikelola oleh Desa Gerduren agar disamping dapat difungsikan sebagai hutan penyangga juga berfungsi ekonomi bagi mmasyarakat Desa Gerduren. Oleh Karena itu kami merekomendasikan kepada yth : 1) Pemerintah Kabupaten Banymas; 2) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; 3) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4) Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH Desa Gerduren; 5) Badan Permuyawaratan Desa; 6) DPRD Kabupaten Banyumas; 7) Perum Perhutani; G. TERIMAKASIH Kami Pemerintah Desa Gerduren ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dan memfasilitasi sehingga kami dapat menghadiri dan mengikuti Seminar dan Lokakarya Nasional yang diselenggarakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : 1) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkenan mengundang kami; 2) Dewan Kehutanan Nasional yang telah memfasilitasi kami sehingga kami dapat menghadiri acara tersebut; 3) Camat Purwojati yang telah memberikan ijin agar kami dapat menghadiri undangan tersebut; 4) Teman-teman Perangkat Desa Gerduren beserta BPD yang telah mendukung; 5) Mas Jalu anggota presidium Dewan Kehhutanan Nasional yang telah membantu keberangkatan kami; Semoga apa yang telah kita lakukan itu akan mendorong perubahan pengurusan hutan yang lebih baik sehingga mampu menopang ketahanan pangan sebagimana yang kita harapkan terutama bagi masyrakat desa hutan di Indonesia “Hutan subur rakyat makmur”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *