Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Dalam perspektif Undang-Undang Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.                       Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan konsep tentang keterlibatan peran masyarakat dalam sebuah bingkai perencanaan dan pengambilan keputusan suatu kebijakan yang bersumber dari aspirasi bawah keatas sesuai dengan prinsip dan tujuan dari Undang-Undang desa itu sendiri. Undang-Undang desa ini memberikan angin segar berkaitan dengan pengelolaan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa . Desa diberikan otonomi khusus untuk mengelola desanya sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang ada . Undang-Undang desa ini memberikan kebebasan kepada pemerintah desa untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur , pembangunan Sumber daya alam maupun pembangunan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut.

Salah satu yang terlihat jelas adalah semakin diposisikannya masyarakat sebagai subjek dari sebuah kebijakan krusial desa yang dimulai dari perencanaan sampai tahapan realisasi sebuah program perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Desa(RPJMD).
Undang-Undang desa itu juga sangat berpengaruh terhadap Kelembagaan yang ada di desa .Salah satu lembaga desa yang menjadi mitra dan berfungsi sebagai lembaga penyeimbang kebijakan pemerintahan desa adalah Badan Perwakilan Rakyat (BPD).
BPD adalah sebuah lembaga desa yang terdiri dari sekumpulan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi perwakilan dari aspirasi masyarakat yang dipilih secara demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban turut berperan aktif memberikan kontribusi berupa saran maupun kritikan yang konstruktif dan berperan sebagai lembaga kontrol bagi pemerintah desa dalam memjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam menjalankan tugas, peran serta fungsinya, anggota BPD tentu perlu mengasah kemampuan berpikir, reflektif dan kebiasaan bertindak efektif.

Kemampuan reflektif itu bisa diperoleh melalui gemar membaca maupun pengetahuan tentang teknologi dan informasi kekinian yang validasinya tidak meragukan. Anggota BPD dituntut harus mempunyai pengetahuan dan paham akan perkembangan jaman sehingga akan semakin luas pula daya refleksi serta akan semakin lebih paham tupoksinya yang sesuai dengan koridor Undang-Undang dan peraturan dibawahnya.

Anggota Badan Perwakilan Desa juga harus melatih diri untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan aturan yang ada dan berpedoman pada kode etik kelembagaan. BPD dalam menjalankan tupoksinya harus berpedoman pada fungsi kebermanfaatan bagi masyarakat di desa. Karena BPD terlahir sebagai wujud keterwakilan dan pengejawantahan dari keberadaan masyarakat baik sebagai wakil dari bentuk maupun dari pemikiran masyarakat. BPD harus mampu menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak sehingga masyarakat akan merasakan dampak positif dari semua kebijakan yang terlahir dari orang-orang yang menjadi perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Anggota BPD harus mampu membiasakan diri untuk lebih banyak bekerja dan bertindak secara efektif daripada hanya berwacana tanpa implementasi yang nyata. Keseimbangan antara berpikir dan bertindak menjadi kunci penentu utama kesuksesan peran BPD dalam menjalankan fungsi keterwakilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *